Semua Berita
Pembagian Rapot
Pembagian Rapot Kelas X dan XI, tanggal 26 Juni 2026. Liburan Siswa 29 Juni 2026 - 10 Juli 2026
Batas Akhir Hari ini, Pelaksanaan PCMB Dibuka Hingga Pukul 23.59 WIB
BANDUNG, DISDIK JABAR – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih membuka pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) hingga Kamis (11/6/2026) ini pukul 23.59 WIB. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon murid yang hingga saat ini belum sempat melakukan pengisian data. Berdasarkan data terkini per tanggal 11 Juni 2026 pukul 08.15 WIB, jumlah calon murid yang telah melengkapi data PCMB tercatat mencapai 519.443 orang atau 61,9 persen dari total 838.422 keseluruhan lulusan SMP/MTs/PKBM di Jawa Barat. Jumlah tersebut terdiri dari 419.994 lulusan SMP (69,4 persen), 98.119 lulusan MTs (52,2 persen), dan 1.320 lulusan PKBM (2,9 persen). Melalui perpanjangan pelaksanaan PCMB ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkomitmen memastikan semakin banyak calon peserta didik yang dapat terakomodasi dalam proses pemetaan. Sehingga, memperoleh kesempatan yang setara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan SMK. Sebagai tindak lanjut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I hingga XIII segera menyampaikan penyesuaian jadwal pelaksanaan ini kepada seluruh SMA dan SMK di wilayah kerja masing-masing melalui surat resmi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pun mengimbau seluruh calon murid dan orang tua atau wali untuk memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya dan segera melengkapi seluruh proses pengisian data PCMB sesuai dengan jadwal penyesuaian yang ditetapkan. Melalui kebijakan ini, diharapkan pemenuhan hak akses layanan pendidikan menengah di Jawa Barat dapat berjalan lebih optimal, membantu siswa melanjutkan pendidikan di SMA maupun SMK sesuai minat, potensi, serta cita-cita mereka.
504 Siswa SMK se-Jawa Barat Bersaing di LKS Dikmen 2026, Siap Rebut Tiket ke Nasional
PURWAKARTA, DISDIK JABAR — Sebanyak 504 siswa SMK dari seluruh Jawa Barat mengikuti Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah (Dikmen) Tingkat Jawa Barat Tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Purwanto di SMKN 1 Purwakarta, Rabu (10/6/2026). Kadisdik menyampaikan bahwa LKS menjadi ajang pembuktian kompetensi yang selama ini diasah peserta didik di sekolah masing-masing. Ia juga menegaskan pentingnya pendidikan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. "Optimalkan kompetensi yang dimiliki siswa untuk pembangunan di sekolah," ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Disdik Jabar, Edy Purwanto menegaskan bahwa LKS merupakan wujud komitmen dalam mengembangkan kompetensi, kreativitas, dan karakter peserta didik SMK. "Lebih dari itu, LKS menjadi arena seleksi untuk menemukan putra-putri terbaik Jawa Barat yang akan membawa nama besar provinsi kita di tingkat nasional," ungkapnya. LKS Dikmen Tingkat Jawa Barat 2026 berlangsung selama dua hari, 10–11 Juni 2026 secara luring (tatap muka). Kegiatan ini tersebar di enam sekolah pengampu dengan total 25 bidang lomba yang dipertandingkan. Adapun bidang lomba yang dilaksanakan di masing-masing sekolah pengampu meliputi: SMKN 1 Purwakarta (6 Bidang): Mekatronika, Sistem Kendali Industri, Teknik Pengkabelan Jaringan Informasi, Teknologi Desain Grafis, Teknologi Keamanan Siber, dan Teknologi Konstruksi Digital. SMKN 2 Purwakarta (6 Bidang): Komputasi Awan, Teknik Desain Laman, Teknik Perancangan Permesinan CAD, Teknologi Busana, Teknologi Informasi Piranti Lunak untuk Bisnis, dan Administrasi Sistem Jaringan. SMKN 1 Karawang (7 Bidang): Elektronika, Robot Bergerak Otonom, Seni Gim Tiga Dimensi, Teknik Instalasi Kelistrikan, Teknik Pengelasan, Teknik Perawatan dan Perbaikan Sepeda Motor, serta Teknologi Otomotif Mobil. SMKN 2 Karawang (4 Bidang): Hotel Resepsionis, Pelayanan Restoran, Pemasaran Digital, dan Tata Boga. Sementara itu, SMK Wirasaba Karawang menjadi lokasi lomba bidang farmasi dan SMK Sehati Karawang menjadi tuan rumah bidang Keperawatan Kesehatan dan Sosial. Libatkan Lebih dari 1.100 Peserta dan Pendamping LKS Dikmen Jabar 2026 melibatkan total 1.135 peserta dan unsur pendukung. Jumlah tersebut terdiri atas 504 peserta didik terbaik SMK se-Jawa Barat, 445 guru pembimbing, 75 dewan juri dari unsur dunia usaha dan dunia industri, akademisi, serta praktisi, dan 111 panitia dari tingkat sekolah pengampu maupun provinsi. Dari sisi lokasi pelaksanaan, Kabupaten Purwakarta menampung 592 orang, sedangkan Kabupaten Karawang menjadi lokasi bagi 540 orang. LKS Mandiri Tambah Ruang Kompetisi Selain lomba utama, Disdik Jabar juga menyelenggarakan LKS Mandiri pada 2–9 Juni 2026 secara luring dan daring dengan 13 bidang lomba tambahan. Bidang tersebut meliputi Bricklaying, Wall and Floor Tiling, Autobody Repair, Metrology, Heavy Vehicle Technology, Refrigeration and Air Conditioning, Landscape and Gardening, Fishery, Nautics, Hair Dressing, Beauty Therapy, Cabinet Making, serta Kecerdasan Artifisial (KA/AI) sebagai kategori ekshibisi. "Pada kegiatan pembukaan hari ini, penghargaan dan apresiasi juga diberikan secara simbolis kepada para pemenang LKS Mandiri sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka," katanya. Siapkan Wakil Jawa Barat ke Tingkat Nasional LKS tingkat provinsi ini menjadi ajang seleksi menuju LKS Tingkat Nasional yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Agustus 2026. Jawa Barat akan mengirimkan wakil pada 38 bidang lomba, terdiri dari 19 bidang lomba luring dan 19 bidang lomba daring. Edy berharap, kegiatan ini semakin memperkuat budaya berprestasi sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Jawa Barat. "Kami berharap para siswa yang terpilih tidak hanya menjadi juara di atas panggung, tetapi juga menjadi lulusan SMK yang kompeten, profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," pungkasnya.***
Kemendikdasmen Percepat Pemulihan Pendidikan di Daerah Terdampak Bencana
Jakarta– Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus berupaya mempercepat pemulihan sektor pendidikan di daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Jawa Timur. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan, sampai 12 Mei 2026, Kemendikdasmen telah memberikan bantuan revitalisasi kepada 3.084 sekolah yang berada dibawah pembinaan Kemendikdasmen dengan total anggaran lebih dari Rp2,9 triliun. Dari sejumlah satuan pendidikan tersebut, sebanyak 2.817 satuan pendidikan pelaksanaan revitalisasinya dilakukan secara swakelola. Sisanya, yakni 267 sekolah karena mengalami kerusakan berat dan harus direlokasi, pelaksanaan revitalisasi dilakukan melalui kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan anggaran mencapai lebih dari Rp446 miliar. Kemendikdasmen terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyediaan lahan bagi 65 sekolah yang membutuhkan relokasi akibat dampak bencana. Adapun persebaran 3.084 sekolah penerima program revitalisasi meliputi 2.085 satuan pendidikan di Aceh, 332 sekolah di Sumatra Barat, dan 667 sekolah lainnya di Sumatra Utara. Dari total penerima bantuan revitalisasi, sebanyak 2.861 sekolah telah menerima dana bantuan tahap 1 (70%) dengan total pencairan lebih dari Rp1,9 triliun. Dengan proses revitalisasi tersebut, hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 4.820 dari total 4.922 sekolah dibawah pembinaan Kemendikdasmen terdampak telah kembali menjalankan proses pembelajaran secara penuh. Sementara itu, sebagian sekolah lainnya masih melaksanakan kegiatan belajar di ruang kelas darurat, tenda sementara, atau menumpang di sekolah lain demi memastikan proses belajar murid tetap berlangsung. Bantuan khusus guru dan tenaga kependidikan Selain rehabilitasi dan rekonstruksi, Kemendikdasmen juga melanjutkan bantuan khusus untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK) di bawah pembinaan Kemendikdasmen yang terdampak bencana yang terdata di Dapodik dengan anggaran lebih dari Rp286 miliar. Sebanyak 53.215 GTK dari jenjang PAUD sampai SMA, SMK dan pendidikan kesetaraan telah menerima bantuan khusus selama 3 bulan sebesar Rp2 juta perbulan. Kemendikdasmen juga sedang melakukan proses verifikasi kepada 6.055 guru dengan total anggaran Rp36,3 miliar. Di luar bantuan khusus yang menyasar semua pendidik dan tenaga kependidikan di daerah terdampak bencana, Kemendikdasmen tetap menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG). Namun, Kemendikdasmen melakukan pelonggaran persyaratan, yakni tanpa harus pemenuhan beban mengajar sebagaimana ketentuan normal. Total dana TPG dan TKG yang telah disalurkan di wilayah terdampak bencana sebesar Rp508,9 miliar. Kemendikdasmen juga memastikan dukungan operasional pendidikan tetap terpenuhi melalui penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hingga saat ini, BOSP telah disalurkan kepada lebih dari 29 ribu satuan pendidikan di kabupaten terdampak bencana dengan total nilai mencapai Rp1,98 triliun. Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen juga memberikan fleksibilitas baik pada persyaratan penyaluran maupun penggunaan anggaran agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. “Pada pekan kedua dan ketiga Mei 2026, kami akan menyelesaikan pencairan BOSP kepada 223 satuan pendidikan dengan dana bantuan Rp83,3 miliar dan juga menyalurkan bantuan operasional pada masa transisi darurat menuju pemulihan dengan dana bantuan Rp17 miliar. Seluruh bantuan ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan layanan pendidikan agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan di tengah proses pemulihan pascabencana,” ungkap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, Sabtu (16/5). Selain itu, Kemendikdasmen juga terus melakukan pelatihan dukungan psikososial serta monitoring kehadiran siswa, guru, dan keterlaksanaan pembelajaran. “Pendampingan praktik baik dan penerapan model pembelajaran darurat juga terus dilakukan guna memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung secara optimal,” tambah Abdul Muti.
9 Langkah Kemendikdasmen Lakukan Reformasi Tata Kelola Guru
Jakarta- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat reformasi tata kelola guru di Indonesia. Reformasi tata kelola guru dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi guru, antara lain masih ada sekitar 800.000 guru aktif yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), terdapat kesenjangan akses pengembangan profesi antara guru ASN dan non-ASN. Selain itu, beban administratif yang tinggi dinilai mengurangi ruang guru untuk fokus pada proses pembelajaran. Untuk menjawab berbagai tantangan itu, dalam acara “Wamen Menyapa Guru” di SD Muhammadiyah 3 Denpasar minggu lalu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, mengungkapkan sembilan langkah konkret yang dilakukan Kemendikdasmen. Pertama, Pada tahun 2026 ini, Kemendikdasmen mempercepat pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 230.000 guru aktif mengajar yang belum memperoleh sertifikat pendidik. Program PPG Guru Tertentu menjadi salah satu instrumen utama untuk memperkuat profesionalisme guru sekaligus membuka akses terhadap Tunjangan Profesi Guru (TPG). Pada tahun 2025, pemerintah berhasil menyelesaikan sertifikasi bagi lebih dari 800 guru. Kedua, untuk guru yang belum memiliki gelar sarjana atau diploma, Kemendikdasmen melalui program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru. Program tersebut dilakukan dengan menyediakan jalur akselerasi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Jalur ini merupakan pengakuan formal terhadap pengalaman kerja dan kompetensi yang telah diperoleh. Melalui mekanisme ini, guru hanya memerlukan 2 tahun pembelajaran, bukan 4 tahun penuh, karena masa kerja mereka sudah diakui oleh pemerintah. Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan sasaran program ini pada 150.000 guru. Ketiga, dari sisi kesejahteraan, atas inisiatif Presiden Prabowo, Tunjangan Profesi Guru (TPG) dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Keempat, melalui Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025, beban kerja guru diatur selama 37 jam 30 menit per minggu di luar waktu istirahat. Beban kerja tersebut tidak hanya mencakup kegiatan mengajar di kelas, tetapi juga seluruh tugas profesional guru dalam mendukung proses pembelajaran, meliputi merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil belajar, membimbing dan melatih murid, serta menjalankan tugas tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok guru. Selain itu, sesuai ketentuan yang berlaku, guru juga dapat diberikan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan, pendamping satuan pendidikan, atau pendidik pada jalur pendidikan nonformal. Kelima, penyederhanaan sistem pelaporan kinerja guru ASN. Jika sebelumnya dilakukan dua kali dalam setahun dan melalui mekanisme aplikasi yang kompleks, kini laporan cukup dilakukan satu kali dalam setahun dan disampaikan langsung kepada kepala sekolah. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang yang lebih besar bagi guru untuk berkonsentrasi pada proses belajar mengajar. Keenam, pemerintah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 yang membuka mekanisme redistribusi guru PPPK untuk dapat kembali mengajar di sekolah asal sesuai kebutuhan. Kebijakan ini menjawab keluhan sekolah swasta, karena selama beberapa tahun terakhir, lebih dari 100.000 guru swasta telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan bertugas di sekolah negeri. Kondisi ini menyebabkan banyak sekolah swasta kehilangan tenaga pendidik yang telah dibina dan dikembangkan selama bertahun-tahun. Ketujuh, untuk mengganti 60.000 hingga 70.000 guru yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya, Kemendikdasmen telah mengajukan usulan pengangkatan 498.000 calon guru ASN kepada Kementerian PAN-RB. Rekrutmen tersebut dirancang dengan mengedepankan kompetensi dan meritokrasi agar kebutuhan tenaga pendidik dapat terpenuhi sekaligus memperkuat kualitas pendidikan Indonesia di masa depan. Kedelapan, memberikan kesempatan yang sama bagi guru ASN maupun Non-ASN untuk berkembang dan memperoleh kesejahteraan yang layak. Guru Non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berhak memperoleh Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp2.000.000 per bulan yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing. Kesembilan, pemerintah bersama DPR terus memperkuat standar profesi guru melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk mendorong agar calon guru yang diangkat telah memenuhi kualifikasi akademik dan menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menurut Wamen Fajar, berbagai kebijakan tersebut merupakan langkah konkret arah besar pembangunan pendidikan Indonesia, yakni menjadikan guru sebagai profesi yang dihormati, didukung oleh kompetensi yang kuat dan kesejahteraan yang layak. “Hal itu dilakukan karena dari tangan guru yang berkualitas lahir generasi yang akan menentukan masa depan bangsa, “ujar Fajar. Namun, lanjut Fajar, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. “Tidak mungkin kita mendorong guru menjadi profesional tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan. Namun, sebaliknya, kalau guru terlalu menuntut kesejahteraan tetapi mengabaikan aspek profesionalitas juga tidak seimbang,” ujarnya.
Wamen Fajar Apresiasi Capaian Pendidikan di Kota Dumai
Dumai, – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq mengapresiasi capaian pendidikan di Kota Dumai. Hal itu dapat terlihat, indikator pendidikan di Kota Dumai menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data BPS Kota Dumai, rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat dari 10,15 tahun pada 2022 menjadi 10,29 tahun pada 2024 dan 10.30 pada tahun 2025. sedangkan Harapan Lama Sekolah tahun 2025 telah mencapai 13.36 pada tahun 2025. “Data BPS ini memperlihatkan capaian pendidikan di Kota Dumai telah melampaui nasional, “ kata Wamen Fajar.. Capaian pendidikan di Kota Dumai ini tak terpelas dari realisasi Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Dumai. Pada tahun 2026, sampai Bulan Mei, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada sebanyak 7.579 murid di Kota Dumai, Propinsi Riau. Dengan total anggaran lebih dari Rp4,6 miliar yang telah disalurkan di Kota Dumai, penyaluran PIP tersebut menyasar 4.195 murid jenjang SD, 2.135 murid jenjang SMP, 584 murid jenjang SMA, dan 665 murid jenjang SMK. Para siswa penerima PIP mengakui kebermanfaatan uang PIP dalam meringankan beban orangtuanya untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Jolin, murid kelas 9 di SMP Maitreyawira, mengungkapkan, dana PIP yang diterima sepenuhnya ia gunakan untuk membayar biaya sekolah sehingga sedikit mengurangi beban orang tuanya. Jolin mengungkapkan bahwa dirinya mulai menerima PIP sejak duduk di kelas delapan. Informasi PIP pertama kali ia dapatkan dari pihak sekolah yang kemudian membantunya dalam proses administrasi, aktivasi rekening hingga pencairan PIP. “Waktu itu saya dipanggil ke ruang guru dan diberi surat untuk dibawa ke bank. Setelah itu saya menginformasikan ke orang tua dan melakukan aktivasi rekening sampai uang bantuan PIP bisa diterima,” kata Jolin. Dampak PIP juga dirasakan oleh Aprillia Givanny, murid SMK Maitreyawira jurusan Akuntansi. Anak kedua dari tiga bersaudara itu menerima bantuan PIP di kelas 10 SMK, dikatakan Givanny, PIP mampu menutupi sebagian kebutuhan pendidikan dan biaya penunjang sekolahnya. Diceritakan Aprillia, ia menerima PIP diawali dari pendataan kondisi ekonomi keluarga yang dilakukan sekolah saat registrasi masuk SMK. Ayahnya bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran dan ibunya baru mulai bekerja setelah sebelumnya berfokus mengurus keluarga. “Kadang kondisi ekonomi keluarga naik turun. Saat sedang sulit, bantuan PIP benar-benar membantu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan lainnya,” tutur April. Senada dengan Jolin dan April, PIP juga berdampak dan memotivasi Alan Seven Cordiassimus Dakhi untuk menjadi ahli teknologi di masa depan.Siswa SMK Maitreyawira itu merupakan seorang anak yang lahir dari keluarga sederhana, ayahnya bekerja sebagai buruh, sementara ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, Alan memahami pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga. Baginya, PIP tidak hanya memberikan dukungan secara finansial, tetapi juga menjadi motivasi untuk belajar lebih giat dan meraih cita-cita. Lebih lanjut, Alan telah menerima PIP sejak SD, namun sempat terhenti saat masuk jenjang SMP, dan kemudian ia kembali mendapatkan PIP ketika bersekolah di SMK. Dengan PIP ini, saya semakin semangat belajar dan ingin menata masa depan yang lebih baik untuk membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Setelah lulus SMK, saya ingin kuliah di jurusan Teknik Informatika agar saya bisa menjadi seorang Developer Program,” tutup Alan. Integrasi PKH, PIP dan KIP Kuliah Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Adhika Ganendra, mengatakan, program PIP akan diintegrasikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) milik Kementerian Sosial dan KIP Kuliah milik Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. “Dengan pengintegrasian itu, siswa yang keluarganya terdaftar sebagai penerima bansos PKH, akan otomatis menerima PIP dan setelah menerima PIP, jika lolos seleksi perguruan tinggi, baik melalui jalur SNBP, SNBT atau jalur lainnya, akan otomatis menerima KIP Kuliah, tanpa harus diseleksi lagi,” katanya. Pada tahun 2026 ini, ada sebanyak 45.809 penerima PIP jenjang SMA yang menerima KIP Kuliah diperguruan tinggi negeri, yakni 23.814 siswa di jalur SNBT dan 21.995 sisw di jalur SNBP. Selanjutnya, dikatakan Adhika, mulai tahun ajaran 2026/2027, cakupan PIP akan diperluas, yakni menyasar siswa Taman Kanak-Kanak Perluasan PIP ini untuk mendukung program Wajib Belajar 13 tahun.Untuk tahun 2026 ini, sasaran PIP jenjang TK adalah sebanyak 888.000 siswa TK. “Perluasan PIP ini untk memastikan akses pendidikan bagi keluar
Hardiknas 2026: Dasar Pendidikan Itu Asah, Asih dan Asuh
Banyuwangi-Inti dari proses pendidikan adalah memuliakan peserta didik yang dilakukan dengan tulus, penuh kasih dan sayang.Tujuannya adalah menemukan dan menumbuhkembangkan fitrah dan kodrat alamiah atau potensi peserta didik. “Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem among, yakni asah atau ilmu, asih atau kasih sayang, dan asuh berupa pendampingan atau pembinaan.” Demikian dikatakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, saat memberi sambutan dalam Hari Pendidikan Nasional 2026 di Taman Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu, 2 Mei 2026. Selanjutnya ditekankan Abdul Muti,inti pendidikan itu akan bisa terwujud bila ada kerjasama atau kolaborasi semua ekosistem pendidikan melalui integrasi empat pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. “Yang paling mendasar dari semua itu, peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa tiga M: Mindset atau pola pikir yang maju, Mental yang kuat, dan Misi yang lurus, “kata Abdul Muti. Tanpa tiga M tersebut, tambah Abdul Muti, semua kebijakan hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekadar ditandai dengan capaian angka-angka kuantitatif, “tegasnya. Deep learning Pada kesempatan itu, Abdul Muti memaparkan pendekatan pembelajaran mendalam atau Deep Learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk mendukung terlaksananya pembelajaran mendalam, Kemendikdasmen menyadari pentingnya sarana dan prasarana sekolah serta kesejahteraan guru. Untuk itu, Kemendikdasmen melaksanakan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran. Tujuannya, agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Dipaparkan Abdul Muti, pada tahun 2025, Program Pembangunan dan Revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan dan . Program Digitalisasi Pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital (PID) telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 288.000 satuan pendidikan. Terkait kesejahteraan guru, Dikatakan Abdul Muti, Kemendikdasmen melakukan program pemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Dalam memenuhi kualifikasi guru, pada tahun 2025, pemerintah telah memberikan beasiswa kepada 12.500 guru dan 150 ribu guru pada tahun 2026 bagi guru yang belum berpendidikan Diploma IV/Strata 1 (S1) melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Para guru juga mendapatkan berbagai pelatihan seperti Pembelajaran Mendalam, Bimbingan Konseling, Koding dan Kecerdasan Artifisial, Kepemimpinan Sekolah, dan Bahasa Inggris. Pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, di mana nominal tunjangannya telah dinaikkan dan kini ditransfer langsung setiap bulan. Guru honorer juga mendapatkan insentif setiap bulan. Abdul Muti juga menekankan, pembelajaran mendalam diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual.Salah satunya melalui penciptaan budaya budaya ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) di lingkungan sekolah serta penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH).“Kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi semua murid yangterbebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan, “kata Abdul Muti.
Info Nilai utk Trankrip
Assalamualaikum bapak ibu. Nilai ASAJ adalah satu nilai yang akan digunakan untuk mengenerate Transkrip Nilai. Mohon agar bisa segera di input. Pastikan tahun pelajaran yg dipilih adalah tahun ajar 2024/2025. Haturnuhun. Wassalamu'alaikum
info Nilai US
Assalamualaikum bapak ibu, silahkan isi nilai US seusai dengan kelas dan mapel nya masing-masing. Haturnuhun. Wassalamu'alaikum